Oleh: Aziza
Fadilla Wilda
Mahasiswa Prodi Ilmukomunikasi Universitas Trunojoyo
Madura
Dari jumlah tersebut, pemerintah telah memulangkan selama tahun 2014 WNIO dari Arab Saudi sebanyak 20.379 orang, sedangkan dari Malaysia sebanyak 26.428 orang. Dan lebih dari 50 persen yang dipulangkan itu berasal dari Jawa Timur, sebagian besar dari Madura.
Fungsi negara yang seharusnya mengayomi dan melindungi warganya seakan tumpul. Persoalan TKI seolah terus menerus dan tidak akan pernah tuntas. Meningkat segaris lurus dengan angka penempatan TKI yangkian meningkat setiap tahunnya.
Masalah demi masalah seolah tidak ada habisnya di kehidupan TKI. Hal ini tidak semata-mata menjadikan efek jera dan pelajaran serius bagi pemerintahindonesia. Pemerintah harus memaksimalkan peran diplomasi dan bagaimana memaksimalkan anggaran dalam perlindungan TKI, sehingga satu kasus selesai muncul ribuan kasus lain yang seakan-akan menjadikan TKI bahan atau korban penindasan di luar negri.
Negara tujuan yang paling banyak didatangi TKI, yakni Malaysia, yang tercatat sebagai negara penyumbang kasus kekerasan nomor dua ,setelah Arab Saudi. Kasusnya seperti pelanggaran hak azasi manusia (HAM),sehingga rakyat Indonesia tidak bisa be buat apa-apa dan seakan terampas hak atas dirinya sendiri. Selain itu, tidak dipenuhinya hak-hak normatif pekerja.
Tetapi yang sering kita dengar, kasus kekerasan. Di antaranya penyiksaan, bahkan pemerasan yang dilakukan pihak aparat dan birokrat Malaysia. Begitu juga, pemerkosaan dan pembunuhan, adalah catatan pelanggaran HAM di malaysia.
Pemerintah khususnya Kemenakertrans, melihat penyelenggara negara yang seharusnya memberikan jalan keluar bagi rakyatnya. Sudah banyak bukti kasus HAM yangterjadi pada TKI, tetapi pemerintahtidak mau kerja keras dan cari gampang. Untuk mencegah warganya menjadi TKI, pemerintah tidak mau menciptakan lapangan pekerjaan buat warganya.
Salah satu daerah yang mengirim TKI cukup banyak di Jawa Timur, juga tidak terlepas dari masalahTKI. Hampir setiap bulan, bahkan minggu selalu saja terjadi kasus yang menimpa migran di negara penempatan mereka. Seperti Malaysia dan Arab Saudi yang sering sekali terjadi masalah, yang merugikan para TKI.
Persoalan TKI di luar negri tak pernah berujung puncaknya. Hampir setiap minggu masalah TKI muncul. Mulai dari kasus penjualan manusia, kekerasan hingga kriminal. Padahal TKI adalah penyumbang devisa negara terbesar. Kenapa bisa terjadi hal yang tidak seharusnya terjadi. Pemerintah harus lebih tegas dalam penindakan kasus TKI yang terus menurus meningkat.
Warga di empat kabupaten di Madura, yakni Kabupaten Sampang, Pamekasan, Sumenep dan KabupatenBangkalan, mereka yang menjadi TKI, sebagian besar terpaksa karena akibat himpitan ekonomi yang setiap tahunnya menjadi permasalahan mereka.
Situasi seperti ini diperparah dengan praktik pencaloan yang seakan menjadi bibit masalah yang akan timbul di masyarakat. Praktik seperti pencaloan itu, melalui berbagai modus sering kita jumpai. Dari berpura-pura saudara, berdalih agama, hingga atas nama kebaikan. Janji materi yang ditebarkan calo dengan mudah diterima masyarakat di Madura. Berdalih seakan-akan menjadi pahlawan.
Calo TKI biasanya menjanjikan hal yang tidak seharusnya dijanjikan. Misalnya pekerjaan enak dengan gaji tinggi. Pekerjaan yang mudah dan penghasilan besar untuk mengubah taraf hidup keluarga.
Cara kerja yang dilakukan calo TKI, jeli masuk di lingkup masyarakat, khususnya pemukiman warga. Mereka menawarkan bagi hasil, pada orang yang mampu memberikan informasi nama penduduk yang membutuhkan pekerjaan, dan terdesak masalah ekonomi atau problem lainnya.
Biasanya calo TKI melibatkan aparat desa dengan sedikit imbalan untuk memasulkan dokumen calon TKI.
Bertahun-tahun berhasil dilakukan para calo TKI di Madura sudah terbukti praktik pencaloan melalui pendekatan keluarga, aparat desa dan tokoh agama.
Bagi warga Madura, bekerja di luar negri seolah menjadikan tumpuan hidup dan sudah menjadi kebudayaan di kalangan masyarakat madura. Hal seperti ini yang mengantarkan masyarakat pada jurang masalah yang tidak akan ada habisnya. Pemerintah harus lebih kerja keras menangkap oknum yang tidak bertanggung jawab, yang berkeliaran di luaran sana.
Pihak yang biasanya mendampingi TKI, merupakan organisasi masyarakat sipil dan individu yang mempunyai kesadaran diri tentang persoalan TKI. Banyak pendamping TKI di Madura melakukan berbagai cara. Salah satunya mengkampanyekan persoalan TKI.
Presiden Union Migrant (UNIMIG) Indonesia, Muhammad Iqbal, mengatakan Presiden Jokowi, dapat menuntaskan masalah TKI yang tak selesai. Persoalan TKI Madura tidak akan pernah ada puncaknya,sebelum adanya penegasan dari presiden. Untuk membenahi persoalan anggaran dalam memberikan pendamping TKI, jangan sampai terjadi hal yang sering merugikan para TKI. Praktik pencaloan harus diberantas, agar tidak ada TKI yang menimbulkan masalah atau kasus dokumen palsu terhadap keberadaan TKI.
Pemerintah harus memaksimalkan peran diplomasi dan bagaimana memaksimalkan anggaran dalam perlindungan TKI. Pemerintah lebih jeli menghadapi persoalan ini dan kerja keras ciptakan lapangan kerja. Agar hal seperti itu tidak terjadi di kemudian hari pada TKI.
0 komentar:
Post a Comment